DetanNasional, Bogor – Pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa melalui Kementrian Pendidikan menggulirkan Program Indonesia Pintar yang bertujuan agar siswa kurang mampu dapat bersekolah tanpa terkendala oleh pembiayaan, adapun bantuan tersebut langsung disalurkan ke siswa melalui mekanisme yang ada tanpa adanya pemotongan apapun.
Tidak dengan SMK Nurul Hidayah Kecamatan Tamansari diduga melakukan pemotongan dana PIP tahun anggaran 2023 yang tersalur di tahun 2024 bagi siswa penerima bantuan masing masing senilai Rp 1.800.000 dipotong 1.700.000 langsung oleh pihak sekolah, dengan alasan untuk biaya operasional pendidikan sekolah, artinya siswa penerima bantuan hanya mendapat Rp 50 000 dan yang Rp. 50.000 lagi disimpan ditabungan Hal ini disampaikan orang tua siswa kepada media dengan alasan untuk biaya pendidikan di sekolah tersebut.
Dalam penjelasannya kepala sekolah SMK Nurul Hidayah, Yudi Setiadi menjelaskan mengenai pemotongan PIP tersebut pada rekan media, Selasa, 11 Februari 2025 ” Berawal dari adanya Covid 19 pada saat itu sekolah belajar di rumah dengan kebijakan pihak sekolah tidak mengambil iuran SPP maupun iuran lainnya, Tentunya hal ini menambah resiko pengeluaran operasional sekolah, dengan pengeluaran bertambah maka pihak sekolah dan orang tua murid bersepakat untuk mengambil dana PIP murid tentunya dengan persetujuan orang tua murid” ujar Yudi.
Hal ini sangat bertentangan dengan aspek dasar PIP yaitu bahwa bantuan PIP digunakan untuk siswa manfaatkan seperti transportasi, uang saku dan lain sebagainya. Sementara pihak sekolah memotong dana PIP siswa tersebut untuk kebutuhan operasional sekolah yang seharusnya pihak sekolah melalui yayasan dapat mengcover pembiayaan tersebut dan bukan jatah siswa penerima PIP yang dipotong.
Dalam hal ini ditegaskan bahwa apapun alasannya dan dengan dalih apapun, Bahwa dana PIP tidak boleh dipotong oleh pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi. Bantuan KIP merupakan program pemerintah untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan biaya hidup dan UKT kepada siswa dan mahasiswa dan bagi siapapun yang melakukan pemotongan akan berhadapan dengan hukum.( Red )
