DetakNasional/Opini dan Fakta – Wah, wah! Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah Bupati Rudy Sumanto, dimana perintahnya untuk melakukan penataan dan perapihan Pedagang Kaki Lima (PKL) GOR Pakansari – Cibinong, Satpol PP secara reaktif dan gagah perkasa malah membongkar dan meratakan lapak PKL tersebut dengan alasan perintah Bupati.
Belakangan diketahui, SatpolPP tersebut kalah kritis dan teliti oleh para PKL, atau dengan kata lain, Pedagang PKL lebih kritis dan lebih teliti daripada SatpolPP yang nota bene digaji oleh masyarakat termasuk oleh pedagang PKL.
SatpolPP sepertinya tidak dapat membedakan antara penataan atau perapihan dengan pembongkaran. Konon Rudy Sumanto sangat kaget dengan adanya pembongkaran lapak PKL tersebut dan sontak siang menjelang sore hari (Selasa, 6/11) itu langsung turun ke lokasi dan dikerubuti para pejuang rupiah di depan bekas lapaknya mencari makan.
Kepada para pedagang, Rudy menjelaskan bahwa dirinya hanya memerintahkan kepada SatpolPP untuk menata, dan merapihkan. Yang penting keberadaan PKL jangan melanggar batas pedestrian, “Jadi kesannya rapih,” katanya.
“Sekarang silahkan aja dagang, yang penting beres dagang, dirapihin. Setelah ini, kita tata. Setiap pedagang yang ada disini akan mendapat tempat untuk berjualan,” terang Rudy, sangat jelas pada para pedagang tersebut.
Namun tak seperti SatpolPP, seorang pedagang masih bertanya: “Jadi boleh pak, kita jualan lagi pak?,” katanya dan dijawab langsung oleh Rudy, boleh!.
Tak ingin salah seperti SatpolPP, seorang pedagang lain mempertegas: “Jadi bongkar pasang ya pak?,” dan dijawab langsung oleh Rudy: “iya! Silahkan cari rejeki yang halal,” tukasnya meyakini mencari uang dengan cara menjadi PKL merupakan usaha yang halal.
Sontak, pernyataan Rudy disambut riuh tepuk tangan bahagia puluhan PKL yang tengah berada di lokasi tengah mendengarkan informasi dan arahan dari orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut. Melengkapi kegembiraannya, para PKL meminta Bupati berkenan berfoto bersama mereka secara bergantian.
PKL GOR Pakansari memang langsung terobati oleh Bupati Rudy Sumanto yang gercep turun ke lokasi, namun mereka masih merasakan sisa luka di hati yang tidak seharusnya membangun ulang lokasi jualannya. Belum lagi kerugian barang dagangan dan kerugian akibat tidak berjualan selama kios belum ditatanya kembali.
Misunderstanding dari SatpolPP atas perintah Bosnya tersebut juga telah menimbulkan opini dari berbagai pihak yang tengah mengamati Pemkab Bogor karena harus merombak struktur Birokrasi dibawah Pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut.
Ada pihak yang mengatakan kekurangan koordinasi antara Satpol PP dan Bupati Bogor telah mengganggu efektivitas penegakan hukum dan ketertiban umum di wilayah, dan telah menyebabkan berbagai permasalahan seperti kurangnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas, potensi konflik kepentingan, serta kurangnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kurang pas koordinasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan visi, misi dan persepsi, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan interpretasi aturan, serta kurangnya rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang mungkin saja sedang terjadi.
Adanya konflik kepentingan juga tak dapat diabaikan sebagai penyebab terjadinya misunderstanding tersebut. Faktanya, perbedaan pandangan mengenai prioritas atau kebijakan telah menimbulkan perselisihan yang merugikan banyak pihak termasuk pihak pendopo.
Tidak adanya sinergi atau koordinasi yang lemah, dapat menghambat upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti menjaga ketertiban umum. Perlu digaris bawahi.
Kurangnya respons SatpolPP terhadap kebutuhan masyarakat mungkin juga terjadi tanpa koordinasi yang efektif, Satpol PP mungkin tidak dapat merespons dengan tepat terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya perbaikan sistim komunikasi dengan memperkuat saluran komunikasi dan pertemuan rutin antara Satpol PP dengan Bupati untuk memastikan adanya kesepahaman yang jelas. Yang penting harus memastikan secara teknis dapat dilaksanakan tanpa kesalahan atau dengan zero acident.
Dengan demikian, penting bagi Bupati dan Satpol PP untuk menjalin koordinasi yang efektif dan berkelanjutan guna memastikan penegakan hukum dan ketertiban umum berjalan lancar serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Masih banyak tugas lain bagi SatpolPP dalam penegakan Perbup dan Perda lain yang masih harus dilaksanakan dengan baik dan benar tanpa harus terjadi kesalahan interpretasi.
Perlu diingat, sebagai eksekutor lapangan, apabila sedang sakit atau mabok atau kondisi sedang labil, jangan terlalu buru-buru memerintahkan anak buah untuk segera melaksanakan perintah di lapangan.
Penulis : Didi Sukardi (Sekjend Gapersus)
